PALANGKARAYA — Inflasi tahunan Kalimantan Tengah mencapai 4,56 persen pada Mei 2026, menjadikannya provinsi dengan laju kenaikan harga tertinggi ketiga di Indonesia. Kepala Perwakilan BI Kalteng, Yuliansah Andrias, menyebut pola historis menunjukkan fase deflasi biasanya singkat dan kerap diikuti lonjakan harga barang dan jasa.
"Langkah antisipatif perlu disiapkan sejak sekarang agar dampaknya terhadap masyarakat bisa diminimalkan," kata Yuliansah, Sabtu (6/6/2026).
Beras menjadi salah satu penyumbang utama inflasi. Meski stok beras di Kalteng menurut Bulog melebihi kebutuhan, tekanan harga tetap terjadi. Pemerintah Provinsi Kalteng kini memfokuskan diri pada penguatan distribusi dan pengawasan agar pasokan merata hingga ke pelosok.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng, Linae Victoria Aden, menegaskan pengendalian inflasi tak bisa dibebankan pada satu instansi. "Karena itu, seluruh daerah diminta segera menindaklanjuti hasil rapat dan memperkuat sinergi bersama Bank Indonesia, Bulog, BPS, Kejaksaan, serta instansi terkait lainnya," ujarnya.
Ancaman El Nino turut menjadi perhatian. Fenomena cuaca kering ini berpotensi mengganggu produksi pertanian dan perkebunan di Kalteng, yang bisa memicu berkurangnya pasokan pangan dan mendorong kenaikan harga lebih lanjut.
BI juga menyoroti tingginya ketergantungan Kalteng terhadap pasokan komoditas dari luar daerah. Jika terjadi gangguan distribusi atau kenaikan harga di wilayah pemasok, dampaknya langsung terasa di pasar-pasar Kalteng.
Selain faktor dalam negeri, ketidakpastian geopolitik global ikut mendorong kenaikan harga energi dan biaya distribusi. "Pemerintah Provinsi Kalteng bersama Bank Indonesia, Bulog, BPS, dan pemerintah kabupaten/kota didorong memperkuat sinergi untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang," pungkas Yuliansah.
Linae menekankan keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada langkah konkret pemerintah kabupaten dan kota. Inflasi yang tinggi, katanya, berdampak langsung pada daya beli masyarakat. Karena itu, seluruh pemangku kepentingan harus bergerak sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.