MALANG — Pemerintah Kabupaten Malang memastikan penambahan anggaran gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebesar Rp125 miliar di tengah kewajiban menekan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027. Kepastian ini sekaligus membantah isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal yang beredar di kalangan aparatur sipil negara (ASN) setempat.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Malang, Wibowo, mengonfirmasi alokasi tambahan tersebut dalam rapat pembahasan APBD Perubahan 2025. "Anggaran Rp125 miliar ini khusus untuk memenuhi hak gaji PPPK yang sudah diangkat dan akan diangkat tahun ini," ujarnya, Senin (10/3).
Penambahan ini membuat total belanja pegawai di APBD Kabupaten Malang tahun ini diperkirakan mencapai Rp2,1 triliun. Jumlah tersebut setara dengan 32 persen dari total belanja daerah.
Wibowo menegaskan tidak ada rencana PHK terhadap tenaga honorer maupun PPPK. "Kami tidak akan melakukan PHK. Yang kami lakukan justru menambah anggaran untuk memastikan hak mereka terbayar," katanya.
Isu PHK massal mencuat setelah pemerintah pusat mengeluarkan kebijakan pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD yang mulai berlaku pada 2027. Banyak ASN di daerah khawatir kebijakan itu akan berujung pada pengurangan tenaga kerja.
Untuk memenuhi batasan 30 persen pada 2027, Pemkab Malang menyiapkan sejumlah langkah. Pertama, tidak akan ada rekrutmen ASN baru dalam jumlah besar dalam dua tahun ke depan. Kedua, optimalisasi anggaran melalui digitalisasi administrasi kepegawaian.
"Kami juga akan mengevaluasi ulang kebutuhan tenaga honorer yang masih tersisa. Tapi sekali lagi, tidak ada PHK," kata Wibowo.
Kebijakan pembatasan belanja pegawai 30 persen ini tidak hanya berdampak di Kabupaten Malang. Sejumlah pemda di Jawa Timur dan provinsi lain juga mulai menyesuaikan postur APBD mereka. Beberapa daerah bahkan telah mengumumkan moratorium penerimaan ASN baru.
Namun, Kepala BKAD Kabupaten Malang optimistis daerahnya bisa memenuhi target tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai. "Kami masih punya waktu hingga 2027 untuk melakukan penyesuaian secara bertahap," pungkasnya.